Hingga 2019, Tak Ada Lagi Hotel Baru di Jogja

Jogja (07/04/16) – Maraknya hotel yang dibangun di Jogja banyak menuai kritik dan keluhan dari masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Walikota Jogja Haryadi Suyuti memutuskan untuk memperpanjang moratorium pembangunan hotel hingga tahun 2019, yang sedianya akan habis pada bulan Desember akhir tahun ini.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti mengungkapkan, itu merupakan keputusannya. Bukan atas intervensi pihak mana pun. ”Itu juga dari kajian beberapa pihak,” jelasnya, kemarin seperti diberitakan Radar Jogja (06/04).

HS, sapaannya menjelaskan, moratorium akan diperpanjang tiga tahun hingga 2019. Selanjutnya akan ada kajian pada tahun ke dua. ”Apakah akan diperpanjang lagi atau tidak?” ujarnya.

HS menjelaskan, surat perpanjangan untuk kebijakan tersebut akan segera menyusul. Dia menjanjikan sebelum mengakhiri masa tugas, surat keputusan itu sudah terbit. ”Sekaligus untuk menggantikan surat keputusan sebelumnya yang berlaku sejak 2013 silam,” terangnya.

Lebih lanjut HS mengatakan, dasar untuk memperpanjang moratorium pembangunan hotel adalah occupancy rate atau tingkat hunian. Sampai saat ini, tingkat hunian hotel belum mencapai 70 persen.

Makanya, kebijakan moratorium ini akan dievaluasi. Jika nantinya tingkat okupansi sampai 70 persen. kemungkinan akan diperbarui lagi. ”Misalnya dengan memperbolehkan pembangunan hotel secara selektif di zona-zona tertentu,” katanya.

Kebijakan moratorium ini hanya berlaku untuk hotel saja. Sedangkan apartemen dan kondominium masih diperbolehkan.  ”Kalau apartemen dan kondominium itu beda, karena prinsip dasarnya adalah rumah susun,” ujarnya.

Karenanya HS juga mengatakan, pihaknya akan segera menerbitkan surat perpanjangan moratorium pembangunan hotel.  ”Sekaligus untuk menggantikan surat keputusan sebelumnya yang berlaku sejak 2013 silam,” terangnya.

Ditemui terpisah, Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab M. Danunegoro mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Walikota sekitar sebulan lalu. PHRI meminta Pemkot Jogja untuk memperpanjang kebijakan moratorium hotel hingga 2021, sama dengan kebijakan di Pemkab Sleman.

”Ini kami usulkan karena tingkat okupansi hotel di Jogja. Apalagi, rata-rata hanya 50 hingga 55 persen saja untuk hotel bintang,” ujarnya.

Berdasarkan data PHRI, tingkat okupansi hotel bintang di Kota Jogja  2014 sebesar 57,48 persen dan nonbintang (melati) 26,77 persen. Sedangkan 2015, tingkat okupansi hotel bintang 57,64 persen dan nonbintang 27,11 persen.

Itu untuk rata-rata. Tapi, kalau untuk hotel bintang di ring I sekitar Malioboro, okupansinya mencapai 90 persen. Ring II sedikit jauh dari Malioboro, okupansinya mencapai 70 hingga 80 persen. Ring III di luar kawasan Malioboro, tingkat okupansi mencapai 60 sampai 70 persen.

Berdasarkan data PHRI, kata Istidjab, sejak 2014-2016 ini ada 104 permohonan izin pembangunan hotel baru ke Pemkot Jogja. Dari jumlah itu, 83 hotel sudah mengantongi izin IMB, sedangkan 31 lainnya masih terkendala masalah teknis.

Dari 83 yang sudah memiliki IMB ini, 26 di antaranya sudah membangun dan sisanya belum. ”Bertambahnya hotel baru ini, jelas akan mempengaruhi tingkat okupansi hotel di DIJ,” ungkapnya.

Teks: radarjogja.com | Foto: koranyogya.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.