Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Tolak Kenaikan Batasan Produksi SKT Golongan 2

BerandaJogja.com (10/09/19) – Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan cukai rokok yang berkeadilan. Hal ini terkait adanya usulan kenaikan batasan produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan 2 dari 2 milliar menjadi 3 milliar batang yang diajukan oleh sebuah pabrikan besar dunia yang beromset triliunan pada 2018. Usulan kebijakan ini dinilai hanya akan menguntungkan pabrikan besar asing tersebut, dan menyengsarakan ratusan pabrikan kecil dan lokal serta puluhan ribu pelinting yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

“Para pemilik pabrikan kecil dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan tegas menolak usulan kenaikan batas produksi SKT golongan 2. Usulan kenaikan batasan produksi SKT golongan 2 ini akan menyebabkan sekitar 11.000 pelinting yang bekerja di pabrikan SKT golongan 1 kehilangan pekerjaan. Tak hanya itu, negara juga berpotensi kehilangan penerimaan cukai sekitar 1 triliun rupiah.” papar Joko Wahyudi selaku Ketua Paguyuban MPSI saat temu media Selasa siang (10/09) di Bale Raos Kraton Yogyakarta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Joko, saat ini pabrikan SKT berskala besar dan asing tersebut memiliki volume produksi 1.8 miliar batang tau berada di SKT golongan 2 dengan tarif cukai Rp 180 per batang. Diperkirakan, pada 2020 volume produksi pabrikan SKT besar asing tersebut akan menembus 2 miliar batang atau masuk ke golongan 1 dengan tarif cukai tertinggi yakni Rp 290 – Rp 365 per batang.

“Tanpa adanya kenaikan batas produksi SKT golongan 2, para buruh linting telah menderita lantaranpenurunan pangsa pasar SKT secara tajam dari 37% pada 2006 menjadi 17% pada 2018. Bahkan pada 2019, sejumlah pabrikan SKT golongan 1 telah mengurangi jumlah produksinya, serta meliburkan puluhan ribu pelinting selama beberapa hari.” imbuh Joko.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan kekhawatirannya terkait adanya tarif cukai SKT yang dekat dengan tarif cukai rokok yang diproduksi mesin dan berpotensi membuat posisi SKT tertekan.

“Saat ini tenaga kerja yang terserap di wilayah DIY sebanyak hampir 4000 orang yang tersebar di empat MPS. Mereka pahlawan dan penopang bagi keluarganya. Kami sangat berharap pemerintah dapat memberlakukan aturan yang adil dengan tidak mengabulkan usulan batasan produksi SKT golongan 2” ujar Suluh Budiarto Rahardjo selaku Pemilik MPS di Kabupaten Bantul kepada awak media.

Semantara itu pemilik MPS Kramat Tegal Jawa Tengah, Junaidi Dahlan menjelaskan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan karena kebijakan ini menyangkut nasib ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok di segmen SKT. Mengingat jumlah tenaga kerja pelinting di provinsi Jawa Tengah tercatat sekitar 15.000 orang yang tersebar di 12 MPS.

Berikut 3 permintaan MPSI kepada Pemerintah :

  1. Mempertahankan batasan produksi segmen SKT di golongan 2 tetap 2 miliar batang per tahun demi mencegah PHK terhadap 11.000 pelinting yang bekerja di pabrikan SKT golongan 1, serta menyelamatkan potensi penerimaan negara sebear hampir Rp 1 triliun.
  2. Memperlebar jarak tarif cukai untuk segmen SKT dan rokok mesin SKM/SPM.
  3. Menggaungkan batasan produksi rokok mesin SPM dan SKM agar produk rokok-rokok mesin tersebut tidak bersaing secara langsung dengan rokok tangan SKT.

“Kami berharap Pemerintah tidak tunduk pada usulan pabrik besar asing, yang hanya menyengsarakan buruh linting yang sudah terpuruk.” pungkas Joko

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.